Connect with us

Pilbup 2020

Relawan Bintang Sembilan Dukung Paslon Sandi

Diterbitkan

||

Relawan Bintang Sembilan saat deklarasi dukungan ke Paslon Sandi di Ocean Garden, Kota Malang, Jumat (9/10). (Foto: Imron Haqiqi).

 

KABARMALANG.COM – Paslon Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi) mendapat suntikan dukungan. Relawan Bintang Sembilan Seduluran Selawase.

Itulah nama kelompok yang mendeklarasikan dukungannya. Pernyataan dukungan disampaikan Jumat (9/10). Mereka deklarasi di RM Ocean Garden Kota Malang.

Koordinator relawan ini adalah H. Abdurrahman. Dia Ketua DPC PKB Kabupaten Malang 2009-2016. Relawan Bintang Sembilan Seduluran Selawase, berisi mantan pengurus PKB.

Abdurrahman mengharapkan Sanusi menjadi Bupati Malang. “Makanya, sebagai sahabat kita akan memperjuangkan Abah Sanusi. Kami dukung untuk maju sebagai Bupati Malang ,” sebutnya.

Dia akan mengkonsolidasikan kemenangan Sanusi di wilayah Kabupaten Malang.

“Deklarasi hari ini (9/10) ada 50 orang relawan. Nanti akan dikonsolidasikan ke setiap kecamatan hingga desa,” tuturnya.

Targetnya adalah menggaet keluarga, kolega, dan kawan dekatnya. Supaya, mereka mendukung Sanusi.

H Abdurrahman, Koordinator Relawan Bintang Sembilan.

Cabup Malang, HM Sanusi berterimakasih kepada kawan lamanya itu. Dia membenarkan relawan Bintang Sembilan itu mantan kader PKB.

“Kalau yang aktif tidak mungkin mendukung. Tapi kalau mantan pengurus ini bisa mendukung,” tutupnya.(im/yds)

Klik untuk mengirimkan komentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pilbup 2020

TPS Dua Kecamatan Rawan Konflik Pilkada

Diterbitkan

||

Wakapolda Jatim dan jajaran Polres Malang saat memantau kesiapan personel, Kamis malam (22/10).

KABARMALANG.COM – TPS di dua kecamatan Kabupaten rawan konflik Pilkada. Dua kecamatan itu adalah Tirtoyudo dan Ampelgading.

“Kerawanannya disebabkan alasan geografis,” tutur Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar di lobi Polres Malang, Kamis malam (22/10).

Menurut Hendri, dua kecamatan itu sulit dijangkau. Lokasinya juga jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Malang.

Sehingga, Hendri menaruh perhatian khusus. Polsek setempat diminta waspada dan antisipatif.

Segala letupan, kecil atau besar, harus dilaporkan. Supaya, Polres Malang bisa mengantisipasi secepatnya.

Hendri menerangkan, Polres Malang akan memetakan kawasan rawan lainnya. Pemetaan dibagi menjadi dua kategori. Yaitu TPS rawan dan sangat rawan.

“TPS rawan, biasanya adalah kantong-kantong suara. Akan dipetakan lebih lanjut,” jelasnya.

“Tujuannya agar personel yang berjaga lebih waspada. Sehingga potensi kerawananya itu tidak sampai menonjol,” imbuhnya.

Polres Malang juga menyiapkan Satgas Nusantara untuk mengamankan Pilkada. Satgas Nusantara berfungsi sebagai cooling system atau sistem pendingin.

“Satgas Nusantara akan menjalankan fungsi kemitraan. Fungsi sosial, manajemen media, dan penegakan hukum juga masuk,” kata Hendri.

Pengamanan Pilkada juga jadi perhatian Polda Jatim. Wakapolda Jatim yang baru berkunjung, menjanjikan tambahan personel.

Polda Jatim siap menurunkan personel dari wilayah lain. Itu untuk memperkuat personel Polres Malang.

Ada 300 personel tambahan yang dijanjikan Polda Jatim. Yakni, 100 personel Polda Jawa Timur. Lalu, 125 Polresta Malang. Serta, 75 dari Polres Lumajang.

“Selain itu, akan ada satu kompi Brimob. Satuan ini akan stand by di Mapolres Malang. Tugasnya adalah power on hand. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan Pilkada,” tutupnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Wakapolda Tekankan Netralitas Polri di Pilkada

Diterbitkan

||

Wakapolda Jatim saat mengecek peralatan Polres Malang, Kamis (22/10). (Foto : carep-04)

KABARMALANG.COM – Polda Jatim menekankan pentingnya netralitas polisi di Pilkada 2020. Ini ditegaskan Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Slamet Hadi Supratoyo.

“Tak kalah penting, pengamanan Pilkada, kedepankan netralitas Polri. Polri diberikan amanat untuk melaksanakan pengamanan. Karena itu saya perintahkan jalankan netralitas Polri dalam Pilkada,” ujar Slamet, Kamis (22/10).

Untuk itu, persiapan Operasi Mantap Praja Semeru sudah dimulai. Kamis sore, seluruh personel Polres disiagakan.

Jajaran Polres bersiap di Lapangan Satya Haprabu, Kepanjen. Slamet meminta seluruh personel polisi komunikatif.

Segala persoalan lapangan saat pengamanan Pilkada harus segera dikomunikasikan.

“Sekecil apapun persoalan harus kita antisipasi. Komunikasikan dengan Kapolsek atau Kasat,” tuturnya.

Polri harus siap. Baik segi personel maupun peralatan pendukung. Supaya, pengamanan Pilkada berjalan maksimal.

“Operasi Mantap Praja adalah operasi terpusat pelaksanaan Pilkada. Itu kebanggaan Polri. Karena diberikan amanah dan tugas pengamanan Pilkada,” tutup Slamet.

Pada 9 Desember, Kabupaten Malang menghelat Pilkada. Ada tiga paslon yang berebut kursi bupati-wakil bupati.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Kasus ASN Tidak Netral, Laporan ke KASN

Diterbitkan

||

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva.(Foto: Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Bawaslu Kabupaten Malang masih tertutup soal ASN tidak netral.

Hasil pleno putusan dugaan pelanggaran netralitas ASN belum dipublikasikan. Rapat Bawaslu untuk putusan dihelat, Senin (21/10) malam.

“Rapat pleno telah kami lakukan. Namun untuk hasilnya masih kami rahasiakan dulu,” ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva ketika dikonfirmasi, Selasa (20/10) malam.​

Hasil pleno ke Komite Aparatur Sipil Negara terlebih dulu.

“Belum kirim karena saya masih di Surabaya ini,” tutur George.

George berencana mengirimkan hasil rapat pleno, Rabu (21/10).

Sementara, Inspektorat Kabupaten Malang belum bisa berbuat apa-apa. Karena, belum mendapat deskripsi lengkap dari Bawaslu Kabupaten Malang.​

“Sampai sekarang, inspektorat belum menerima dari dokumen itu.​ Kami menunggu deskripsi dari Bawaslu,” ujar Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti ketika dikonfirmasi.

Tridiyah akan bertindak. Tapi, detail dugaan ASN tidak netral harus diketahui dulu.

Berat ringannya pelanggaran netralitas, tergantung PP 53 tahun 2010. Tentang, disiplin ASN.

“Kami menekankan bahwasanya ASN harus netral,” imbuh Tridiyah.

Tridiyah merinci, pelanggaran netralitas ASN terbagi dalam beberapa golongan. Seperti pelanggaran kode etik, UU ASN, hingga pidana. Tiap golongan beda penanganan.

Jika mengarah pelanggaran ASN, Bawaslu menyerahkannya ke Pemkab Malang. Lalu, Pemkab bakal memproses hukum administrasi kepegawaian yang bersangkutan.

“Apabila mengarah pada pidana. Yang memproses adalah aparat penegak hukum,” ucap Tridiyah.

Tridiyah sanksi bisa saja timbul. Jika, ASN terbukti melakukan pelanggaran netralitas. Tak main-main ada sanksi tentang pemberhentian tidak terhormat.

“Sanksi mulai dari turun pangkat tiga tahun. Demosi jabatan. Pencopotan jabatan. Pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat,” ujar Tridiyah.

Sebagai informasi, dugaan netralitas ASN di Pemkab Malang mencuat.

Kejadian bermula saat dari Slamet Suyono. Dia Kabid Olahraga dan Prestasi Dispora Kabupaten Malang.

Dia diketahui mengunggah foto visi dan misi paslon. Yaitu, Lathifah Shohib dan Didik Budi Muljono.

Foto diunggah di grup WhatsApp Inspirasi Malang, Rabu (7/10).(im/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com