Connect with us

Pilbup 2020

Wartawan Dilarang Meliput Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Malang

Diterbitkan

||

Situasi diluar ruang rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Paslon Bupati-Wakil Bupati Malang (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang melarang puluhan wartawan baik media cetak, televisi dan online untuk melakukan peliputan saat gelar rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Malang di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Kamis (24/09/2020).

Pelarangan tersebut diungkapkan oleh salah satu pegawai KPU Kabupaten Malang yang diketahui bernama Bobby Gandi yang menjabat sebagai Kasubag teknis KPU Kabupaten Malang. Pegawai itu meminta wartawan untuk tidak masuk ke ruangan tersebut.

“Berdasarkan PKPU Nomor 13 tahun 2020, rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Malang yang diperbolehkan masuk hanya Paslon dan 2 orang perwakilan Bawaslu, 3 orang pendukung, 7 atau 5 orang KPU Provinsi atau Kota/Kabupaten. Sedangkan media juga tidak disebutkan dalam PKPU tersebut,” katanya saat dimintai klarifikasi oleh wartawan.

Lebih lanjut, Gandhi menyarankan wartawan untuk melihat siaran acara daring melalui kanal Youtube KPU Kabupaten Malang. Usai membacakan link siaran acara sidang, Gandhi langsung memasuki ruang sidang kembali.

Wartawan mencoba mendesak pihak KPU agar diperbolehkan masuk, namun tetap saja tidak diperbolehkan. Tak ayal, seluruh wartawan all out dari sekitar rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Malang itu.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua PWI Malang Raya, Cahyono menilai bahwa pelarangan oleh KPU tersebut jelas melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

“KPU Kabupaten Malang berdalih atas dasar PKPU nomor 13 tahun 2020, tentang pelaksanaan rapat pleno terbuka. Kekuatan PP dan Undang-undang tinggi mana?,” simpulnya.

Atas hal itu, Cahyono menyayangkan sikap KPU Kabupaten Malang yang melarang para wartawan untuk melakukan peliputan pengambilan nomor urut Paslon Bupati-Wakil Malang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020.

“Akibat peristiwa itu, saya selaku wakil ketua PWI Malang Raya bakal melayangkan surat DKPP (Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu),” tukasnya. (haq/fir)

Klik untuk mengirimkan komentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pilbup 2020

Kampanye Medsos Boleh Asal No Black Campaign

Diterbitkan

||

Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika. (Foto : Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Bawaslu Kabupaten Malang mempersilakan kampanye melalui sosial media. Setiap paslon Pilbup Malang boleh gerilya di medsos.

Karena, saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19. Aturan soal itu juga sudah ditelurkan dalam PKPU.

“Kalau iklan kampanye di media massa terbatas sesuai PKPU. Iklan media massa diperbolehkan sejak 22 November. Sampai 14 hari sebelum pencoblosan,” ungkap Komisioner Bagian Divisi Sosialiasi Pendidikan dan Pemilihan dan SDM KPUD Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika saat dikonfirmasi, Jum’at (30/10).

Bawaslu Kabupaten Malang siap mengawasi kampanye medsos. Bawaslu Kabupaten Malang akan mengawasi gerakan paslon di internet.

“Ya, setiap anggota Bawaslu wajib mengawasi. Mulai tingkat tertinggi, Panwascam dan Panwas Kelurahan/Desa. Harus melakukan pengawasan baik online maupun offline,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Malang, George Da Silva.

Kampanye melalui sosial media tidak dilarang. Asalkan, no black campaign.

Jika terindikasi begini, maka Bawaslu akan menyelidiki lebih dalam.

“Salah satu pelanggaran pidana yaitu menjelek-jelekan paslon lain. Black campaign,” tutupnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Kampanye Medsos Efektif Bagi Kalangan Terdidik

Diterbitkan

||

Zen Amiruddin, Akademisi Komunikasi FISIP UMM.

 

KABARMALANG.COM – Kampanye media sosial efektif bagi kalangan terdidik. Segmen terdidik tak gampang percaya janji politik di baliho.

Sehingga, media sosial menjadi alternatif menggaet kepercayaan segmen terdidik.

“Untuk kalangan relatif terdidik, kampanye media sosial lebih efektif. Itu ketimbang baliho dan spanduk,” terang akademisi komunikasi FISIP UMM, Zen Amirudin, S. Sos, M.MedKom, kepada Kabarmalang.com, Kamis (29/10).

Menurutnya, segmen terdidik ini selektif dan well informed. Mereka lebih percaya perkataan koleganya di media sosial.

“Meskipun masih pada level efek afeksinya saja. Sementara persoalan pilihan pasti ada faktor lain,” tutur Zen.

Dengan media sosial, ‘one man one vote’ tidak berlaku. Satu orang bisa memiliki kekuatan setara ribuan lebih orang.

“Misalnya Twitter. Hanya dengan berkicau, informasi tersebar luas ke seluruh followers. Dalam Pilkada Kabupaten Malang, ini menjadi strategi kampanye penting,” tambahnya.

Menurutnya, efektivitas media sosial tidak hanya karena followers masif. Karakteristik media sosial sendiri juga merupakan kekuatan.

Pengguna media sosial mudah terpengaruh dan simpati. Terutama, pada hal-hal yang membuat mereka tersentuh.

“Ketenaran dan kekuatan politik Jokowi disumbang media sosial. Konten yang muncul mengagumi, keotentikan dan keseriusan Jokowi,” ucap Zen.

Media sosial tepat dipakai kampanye era pandemi. Namun, strateginya tidak bisa disamakan dengan kampanye konvensional.

Menurutnya media sosial harus dipandang sebagai sarana pertukaran ide. Di situ, netizen berhak bertanya tanpa tekanan.

“Dalam media sosial, hanya informasi faktual yang berharga,” tambahnya.

Sehingga, model kampanye media sosial, harus presisi. Terutama konteks dan konten kampanyenya.(carep-05/yds)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Debat Perdana Pilbup Malang Dijaga 280 Personel

Diterbitkan

||

Kapolres Malang AKBP Hendri Umar. (Foto : Istimewa)

KABARMALANG.COMPolres Malang mendorong Debat Pilbup perdana aman dan terkendali.

Sehingga, Polres Malang menurunkan 280 personel. Polisi akan disebar di 3 titik lokasi pengamanan.

Yaitu, pintu gerbang DPRD Kabupaten Malang. Lalu, Lobi bawah DPRD dan Lantai 2 Paripurna.

“Ada 280 personil. Ini untuk pelaksanaan debat tiga kali. Personelnya tinggal di-rolling saja untuk bergantian saat berjaga,” ujar AKBP Hendri Umar Kapolres Malang, Kamis (29/10).

Baca juga : Debat Perdana, Paslon Pilbup Malang Siapkan Jurus

Besok, polisi sudah stand by di lokasi pukul 16.00. Karena, debat perdana Pilbup 2020 dimulai pukul 19:00.

Polres Malang, sangat menekankan protokol kesehatan. Hendri meminta daftar orang yang diizinkan masuk ruang debat.

“Misalnya, tim sukses perwakilan pendukung paslon. Lalu, perwakilan media, perwakilan KPU dan Bawaslu,” lanjutnya

KPU disarankan Polres Malang mengadakan sosialisasi kepada masyarakat luas. Agar menggunakan media daring untuk menonton debat perdana Pilbup.

Penyediaan tayangan daring dan streaming sangat membantu warga. Untuk memaksimalkan penyebaran informasi tentang debat perdana.

Sehingga, massa tidak datang ke DPRD Kabupaten Malang. Hendri juga memerintahkan Polsek jajaran untuk berkoordinasi dengan kecamatan.

Setiap kecamatan, dikondisikan sebagai tempat untuk nonton bersama. Syaratnya, protokol kesehatan lebih dijaga.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com