Connect with us

Pemerintahan

Jalur Evakuasi Tsunami Di Pesisir Malang Masih Buruk, BMKG : Bahaya

Published

on

Jalur Evakuasi Tsunami Di Pesisir Malang Masih Buruk, BMKG : Bahaya
Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG. (Foto : tangkapan layar)

 

KABARMALANG.COM – Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menegaskan jalur evakuasi tsunami di Kabupaten Malang maupun kota/kabupaten pesisir selatan Jawa masih buruk.

Menurutnya, ini membahayakan bagi keselamatan jiwa. Karena itu, dalam berbagai kesempatan, Dwikorita mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki jalur evakuasi bila terjadi tsunami di selatan.

Kemarin (28/5), Dwikorita menghadiri webinar Kajian dan Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Jatim. Dia menegaskan hal in dalam webinar itu.

Tetapi, jalur evakuasi ini sudah menjadi perhatiannya saat gempa di Malang dan Lumajang mengklaim banyak nyawa.

“Jalur evakuasi tsunami sebagian besar kabupaten pesisir Jawa, masih belum memadai,” kata Dwikorita.

Kabar Lainnya : BMKG Siapkan Gempa Buatan Simulasi Tsunami.

Saat gempa bumi mengguncang Malang dua kali, Dwikorita juga semakin lantang menyuarakan masukan ini. Karena, hasil survei BMKG di lapangan, ada sejumlah kelemahan jalur evakuasi.

“Masih ada sungai yang memotong jalur evakuasi. Padahal rawan terlewati tsunami. Kemudian, masih ada juga jalur evakuasi tetapi tidak ada jembatan untuk menyeberang,” terang Dwikorita.

Selain itu, Dwikorita juga menegaskan jalur evakuasi menuju tempat aman saat tsunami masih terlalu jauh. Jangan-jangan jika tsunami datangnya cepat, maka sulit bagi warga menyelamatkan nyawa.

“Kalau tsunami datang dalam waktu pendek, tidak memungkinkan untuk mencari keselamatan. Kita harus mengantisipasi sesuatu yang tidak bisa kita prediksi, jelas harus memakai skenario terburuk,” ujarnya.

Dwikorita menegaskan pernyataannya bukanlah alarmis. Karena, skenario mitigasi tsunami memang harus memakai perspektif terburuk.

Supaya, nyawa benar-benar bisa terselamatkan. Karena itu, BMKG juga menganut aliran Jepang ketika mengumumkan potensi tsunami.

“Dalam waktu 3 menit, harus sudah ada kepastian apakah suatu gempa berpotensi tsunami atau tidak, sama seperti di Jepang,” tutup Dwikorita.(carep-04/yds)

Advertisement

Terpopuler