Komitmen Dinsos-P3AP2KB Berikan Pelayanan Terbaik di Momen HUT Kota Malang

KABARMALANG.COM – Komitmen Dinsos-P3AP2KB memberikan pelayanan terbaik di momen HUT Kota Malang ke-110 tahun pada Senin (1/4/2024).

Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito Widoyoko mengatakan bahwa momen HUT Kota Malang ini pihaknya mengintervensi PPKS.

“Di 110 tahun Kota Malang ini yang paling utama adalah mengintervensi semua PPKS yang ada di Kota Malang,” ujar Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito Widoyoko.

“Terkait dengan pemenuhan hak-hak dasarnya,” sambungnya.

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat 26 jenis PPKS.

Di antaranya anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan, anak yang menjadi korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Kemudian ada lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/Aids (Odha) dan korban penyalahgunaan Napza.

Selanjutnya ada korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, serta komunitas adat terpencil.

Menurut Donny dengan intervensi penanganan 26 jenis PPKS yang lebih maksimal dan cepat, Dinsos-P3AP2KB Kota Malang juga membutuhkan peran serta dari jajaran perangkat daerah lainnya.

“Untuk intervensi penanganan PPKS sendiri di harapkan ada kolaborasi dari semua perangkat daerah,” kata Donny.

Pemenuhan hak-hak dasar untuk 26 jenis PPKS sangat penting hal itu masuk dalam tugas pokok dan fungsi Dinsos-P3AP2KB dalam memberikan pelayanan bagi 26 jenis PPKS.

Donny juga menyampaikan bahwa Dinsos-P3AP2KB Kota Malang harus lebih sering turun untuk menerima saran-saran dari masyarakat umum, tokoh agama, serta tokoh lainnya.

“Pemenuhan hak-hak dasar itu sangat penting, kita harus banyak turun, dan mendengar dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah,” terangnya.

“Sehingga kita bisa lebih baik untuk penanganannya,” pungkas Donny. (carep01/fir)